RANTEPAO -  Pemerintah Kabupaten Toraja Utara secara resmi menyerahkan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 kepada DPRD Kabupaten Toraja Utara. Penyerahan ini dilakukan oleh Wakil Bupati Toraja Utara, Andrew Branch Silambi, S.Ak., dalam rapat paripurna yang digelar pada Senin (23/6/2025) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Toraja Utara.

Dokumen rancangan RPJMD diterima langsung oleh Ketua DPRD Toraja Utara, Dra. Hermin Sa’pang Matandung, M.MPd., yang didampingi oleh Wakil Ketua DPR Prianto Soma, S.T. Penyerahan tersebut turut disaksikan oleh seluruh fraksi DPRD serta dihadiri oleh para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Toraja Utara.

Sebelum menyerahkan dokumen secara resmi, Wakil Bupati terlebih dahulu menyampaikan garis besar dan inti dari isi RPJMD di hadapan peserta sidang. Penjelasan ini menjadi pembuka bagi proses pembahasan lanjutan yang akan dilakukan oleh DPRD melalui forum resmi.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa dokumen RPJMD ini merupakan landasan utama bagi arah pembangunan daerah lima tahun ke depan. “RPJMD ini disusun berdasarkan visi, misi, dan program kepala daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Kami berharap kerja sama yang solid antara eksekutif dan legislatif dapat terus terjalin untuk menyempurnakan dokumen ini,” ujarnya.

Ketua DPRD Hermin S. Matandung menyampaikan apresiasinya atas penyerahan dokumen tersebut dan menegaskan komitmen DPRD untuk menindaklanjuti rancangan RPJMD ini. “Selanjutnya, DPRD akan membedah lebih lanjut substansi RPJMD ini, untuk kemudian dibahas bersama dalam forum rapat paripurna Anggota Dewan yang direncanakan digelar pekan depan,” ujar Hermin.

Tahapan ini menjadi bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah, yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian program pembangunan dengan kebutuhan masyarakat Toraja Utara lima tahun ke depan.

Sebagai dokumen perencanaan strategis, RPJMD memiliki peran krusial dalam menentukan arah kebijakan pembangunan lintas sektor. Oleh karena itu, kolaborasi yang efektif antara pemerintah daerah, DPRD, serta pemangku kepentingan lainnya sangat dibutuhkan demi tercapainya pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Toraja Utara.

SHARE