Toraja Utara - Komisi I DPRD Kabupaten Toraja Utara menggelar rapat kerja pada Kamis (23/10) untuk membahas mekanisme pembiayaan BPJS Kesehatan. Fokus utama dalam rapat ini adalah akurasi data peserta BPJS yang menjadi tanggung jawab pemerintah, guna memastikan bahwa perhitungan pembiayaan berjalan sesuai dengan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah instansi terkait, termasuk Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta BPJS Kesehatan Cabang Toraja Utara. Dalam pembahasan, terungkap bahwa ketidakakuratan data peserta BPJS yang dikelola oleh pemerintah berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari yang bisa berdampak pada pembiayaan.

Herman Pabesak, Ketua Komisi I, menekankan pentingnya memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk BPJS Kesehatan digunakan secara maksimal. "Ketidakakuratan data hanya akan menghambat proses ini," ungkapnya. Ia berharap semua pihak yang terlibat dapat lebih serius dalam pemutakhiran data peserta agar proses pembiayaan dapat berjalan dengan lancar.

Komisi I juga menyoroti perlunya peningkatan sinergi antar instansi pemerintah untuk memastikan data yang digunakan selalu akurat dan diperbarui tepat waktu. Hal ini sangat penting untuk menghindari ketidakseimbangan dalam pembiayaan yang dapat berdampak langsung pada kualitas pelayanan kesehatan di Toraja Utara.

SHARE